Kasus Korupsi Kementerian ESDM, KPK Periksa Pejabatt SKK Migas

Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Hari ini, Rabu 22 Januari 2014, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi Pengendalian Bisnis SKK Migas Gerhard Marten Rumeser.

“Dia diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.

Gerhard yang sudah hadir di Gedung KPK sejak pukul 10.00 WIB tidak memberikan pernyataan apapun terkait pemeriksaan itu.

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Kepala BP Migas yang juga tenaga ahli SKK Migas, Hardiono.

Dalam kasus korupsi di Kementrian ESDM pimpinan Jero Wacik itu, KPK telah menetapkan Mantan Sekjen ESDM Waryono Karno sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari kasus suap di SKK Migas.

Sebelumnya dalam penggeledahan KPK di Kementerian ESDM setelah mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap, penyidik menemukan uang US$200 ribu di laci kerja Waryono.

Setelah Waryono menjadi tersangka pekan lalu, KPK kembali Kementerian ESDM dan rumah pribadi Waryono di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/475235-kasus-korupsi-kementerian-esdm--kpk-periksa-pejabatt-skk-migas

Korupsi dana bantuan bencana bisa dihukum mati

Indonesia tengah dihantam berbagai bencana alam seperti erupsi Gunung Sinabung, banjir bandang di Manado dan Jakarta serta daerah lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memperingati untuk tak mengorupsi dana bantuan korban bencana alam karena ancamannya sangat serius. 

"Tolong ini kan untuk masyarakat yang dalam kondisi bencana, tolonglah jangan di korupsi. Kalau berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor berkaitan dengan korupsi bencana bisa dituntut hukuman mati," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/1).

Johan menjelaskan proses pengucuran anggaran itu dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut salah satunya melalui audit BPK atau BPKP.

"Jadi ada tahapannya, setiap pengeluaran keuangan negara dalam bentuk apapun. Semua pengeluaran uang negara pasti melalui audit BPK atau BPKP. Dalam konteks ini kita lihat dari audit BPK atau BPKP apakah ada penyimpangan," ujar Johan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan pejabat negara atau penyelenggara negara agar tidak ragu-ragu mengirimkan bantuan terhadap korban bencana. SBYmengatakan tidak sepatutnya takut sama KPK, BPK, Jaksa Agung dan Polisi jika memberi bantuan berupa uang terhadap para korban.

"Saya kira kalau tujuannya baik menolong saudara kita kena musibah, tidak sepatutnya takut smKPK, takut sm BPK, BPKP, Jaksa agung, takut sama polisi, koordinasikan dgn baik. Sekali lg tujuannya membantu, saudara2 kita yg terkena musibah bencana. Kira2 itu yg saya sampaikan," ujar SBY saat pembukaan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).

SBY mengatakan, jika ada pejabat negara yang masih ragu-ragu mengirimkan bantuan, untuk segera dikonsultasikan.

"Yang diperlukan adalah gerak cepat saat ini. Kalau menyangkut anggaran, anggaran itu tepat, sesuai dengan rambu dan aturan hukum. Kalau ada keragu-raguan, konsultasikan," ujar SBY


http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-korupsi-dana-bantuan-bencana-bisa-dihukum-mati.html.

Ketika Rano lawan Jokowi soal sodetan Ciliwung-Cisadane

Banjir di Jakarta bukan cuma urusan Gubernur Jokowi saja. Koordinasi lintas daerah diperlukan, terutama dengan pemilik daerah yang menjadi hulu Sungai Ciliwung. Upaya itu sebenarnya sudah lama dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelum Jokowi. Namun langkah konkretnya sampai sekarang tidak ada. Sayangnya, saat tindakan mengatasi banjir akan dilakukan, masih saja ada penolakan.

Awal pekan lalu, Jokowi dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menggelar pertemuan dengan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan sejumlah kepala daerah kota/kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, di Posko Pemantauan Banjir Ciliwung, Bendung Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat. 

Beberapa hasil disepakati seperti pembangunan Waduk Sukamahi dan Ciawi yang akan dimulai pada 2015. Selain itu, Jokowi dan Aher juga sepakat akan membuat sodetan dari Kali Ciliwung ke Kali Cisadane.

"Membuat sodetan Ciliwung ke BKT dan ke Cisadane. Revitalisasi di situ sebelum ke Jakarta, normalisasi Ciliwung dan Cisadane," kata Aher di lokasi, Senin (20/1).

Sayangnya, terkait sodetan Ciliwung-Cisadane ini mendapat penolakan dari Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah. Merasa tidak dilibatkan dan diajak bicara, pembangunan sodetan tersebut akan mengancam Kota Tangerang karena banjir di Jakarta akan dialihkan ke Tangerang. Empat kecamatan di Kota Tangerang yang dialiri Sungai Cisadane, yakni; Karawaci, Cibodas, Jatiuwung dan Periuk dipastikan akan banjir.

"Tak hanya sejumlah kecamatan di Kota Tangerang yang terkena imbas banjir tetapi juga wilayah di Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan," ujar Arief.

Arief meminta rencana itu tidak dilanjutkan dan dicari solusi lain. "Jangan sampai solusinya hanya memindahkan banjir dari Jakarta ke Tangerang. Perlu alternatif lainnya dengan kajian bersama-sama," katanya.

Sikap Arief itu didukung oleh Wagub Banten Rano Karno. "Saya dengar ini perencanaan lama, yang waktu itu sudah dibatalkan, sekarang timbul lagi wacana ini, sehingga dengar kembali Bupati dengan Wali Kota Tangerang keberatan karena memang Provinsi Banten pun tidak mendukung perencanaan ini, kalau memang merugikan kami. Nah itulah kita perlu duduk bersama, kita lihatlah sekarang kondisi Sungai Cisadane di sini, normalisasi belum dilakukan sekian tahun," ujar Rano Karno, Rabu (22/1) kemarin.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/ketika-rano-lawan-jokowi-soal-sodetan-ciliwung-cisadane.html

Demo, buruh keukeuh minta revisi UMP 2014

Tuntutan para buruh meminta tiga hal yaitu revisi upah minimum 2014 di Ibu Kota dan beberapa daerah industri, pencabutan Inpres No. 9/2013 tentang pengaturan upah minimum dan Permenakertrans No. 7/2013, serta penolakan penangguhan upah minimum dan menindak pengusaha yang tidak membayar upah minimum.

Aksi ini sempat diwarnai kericuhan di Balai Kota Depok. Massa melempar botol dan merusak pagar.

"Gubernur harus merevisi keputusannya. Kalkulasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta kurang tepat Rp2,4 juta per bulan merupakan jumlah yang kecil untuk hidup di Jakarta," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan resminya, Jumat (29/11/2013).

Maka itu, Said mengatakan, bersama rekan-rekannya menuntut UMP minimal Rp3 juta untuk DKI Jakarta dan beberapa kota padat industri lainnya.

Menyoal penolakan buruh atas keputusan gubernur, tokoh Inti Ulung Rusman mengatakan, UMP bukan satu-satunya indikator kesejahteraan buruh. Dia menilai, justru yang dibutuhkan adalah peran ekstra pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Biaya hidup di Jakarta sangat tinggi. Penyebabnya adalah kebijakan pemerintah," tutur mantan aktivis 98 ini.

Selain itu, Ulung juga menegaskan, tata kota Jakarta yang semrawut semakin menambah beban hidup warganya. Pria kelahiran Jambi ini menyayangkan opini yang berkembang, seolah-oleh persoalan ini hanya antara buruh dan pengusaha.

"Seharusnya pemerintah tanggap, karena pemerintah tahu persoalan sesungguhnya. Pengusaha dan buruh ‘kan sebenarnya satu kesatuan," ujarnya.

Dikatakan Ulung, kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini sedang tidak kondusif. "Tahun depan adalah tahun politik, arus investasi akan menurun hingga ada kepastian hasil pemilu," pungkasnya.

Sumber : http://metro.sindonews.com/read/2013/11/29/31/811626/demo-buruh-keukeuh-minta-revisi-ump-2014

KPK teliti laporan gratifikasi kacamata Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi meneliti laporan pemberian gratifikasi dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berupa kacamata yang berasal dari pebalap Moto GP asal Spanyol Jorge Lorenzo.

"Ya, pada Senin (20/1), melalui stafnya, Jokowi menyerahkan kacamata yang diberikan Lorenzo saat mereka bersepeda bersama," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono di Jakarta, Rabu.

Kacamata bermereknya Hawker dengan rangka putih tersebut belum diketahui nilainya.

"Lorenzo memberikan kacamata ke Jokowi tanpa tanda tangan," ungkap Giri.

Bila kacamata tersebut dinilai masuk barang gratifikasi maka akan disita untuk negara, sedangkan bila tidak akan dikembalikan ke Jokowi.

"Ini adalah contoh yang baik, orang melihatnya sepele tapi kacamata tidak semata-mata kacamata, coba cek di foto-foto di naik sepeda bareng, bisa jadi kacamata yang sama, nanti kita cek. Jadi KPK mengapresiasi sekecil apapun pelaporan karena korupsi berasal dari pemberian yang kecil-kecil," tambah Giri.

Jokowi pada Jumat (17/1) diketahui bersepeda bersama dengan Lorenzo mulai dari rumah dinas gubernur di Jalan Taman Surapati hingga ke kantornya di Balai Kota selama sekitar setengah jam.

Jokowi sebelumnya juga pernah melaporkan pemberian gitar bass merek Ibanez berwarna cokelat pemberian salah seorang personel kelompok musik beraliran rock Metallica, Robert Trujillo melalui promotor musik Jonathan Liu pada Mei 2013.

Gitar bertuliskan "To Jokowi keep playing that cool funky bass" akhirnya dinilai KPK termasuk barang gratifikasi karena kelompok musik tersebut akan melaksanakan konser di Jakarta.


http://www.antaranews.com/berita/415330/kpk-teliti-laporan-gratifikasi-kacamata-jokowi